Kasus “Penarikan” Film Impor

Kisruh tentang penarikan film impor di Indonesia oleh Motion Picture Association of America (MPAA) tengah ramai dibicarakan publik.  Masyarakat, yang lebih banyak diwakili kaum muda, pun gusar mendengar kabar “buruk” ini.  Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Film Impor dianggap sebagai “biang kerok” lenyapnya film-film garapan sineas mancanegara di bioskop-bioskop tanah air.
Berbagai opini pun dilontarkan, mulai dari gambaran kualitas perfilman Indonesia tanpa film impor, meningkatnya tingkat pengangguran ketika bioskop gulung tikar, sampai prediksi maraknya film bajakan ketika film impor lenyap di Indonesia.  Namun di sisi lain, beberapa pihak justru menyambut positif kabar ini.  Sebut saja aktor kawakan Deddy Mizwar yang menganggap kebijakan pemerintah ini justru menyelamatkan nasib film-film nasional.  Pemeran Naga Bonar ini justru menganggap kenaikan pajak dan bea masuk film impor sebagai hal yang wajar.
Masyarakat pun bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya terjadi di balik kisruh penarikan film impor di tanah air?
Penataan Ulang
Jero Wacik, selaku Menteri Budaya dan Pariwisata, dalam sebuah konferensi pers hari Minggu (20/2) yang lalu mengatakan bahwa dalam kasus ini pemerintah tidak ingin mematikan film impor tapi perlu ada penataan ulang.  Pemerintah justru ingin film Indonesia terlindungi, film impor berjalan terus, dan bioskop di Indonesia semakin tumbuh.  Pertanyaan yang kemudian muncul adalah penataan ulang yang seperti apa dalam hal film impor ini?
Sepudin Zuhri dalam salah satu tulisannya pernah mengatakan bahwa perolehan yang didapat dari hasil pemutaran delapan film Hollywood di bioskop Indonesia, yakni G.I. Joe, Harry Potter and The Half Blood Prince, Transformer, Terminator Salvation, Angels and Demonds, X- Men Origins, 2012, dan Avatar, mencapai US$ 22,4 juta.  Meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat besar, ternyata perolehan Indonesia masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand.  Hal ini menggambarkan bahwa potensi film Hollywood di Indonesia belum dikelola dengan baik.
Ada potensi penerimaan negara yang hilang dalam pemutaran film impor.  Bea masuk film impor selama ini hanya dikenakan US$ 0,043 per meter rol film.  Selain bea masuk, film impor seharusnya juga dikenakan pajak atas royalti atau PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26.  Maka dikeluarkanlah SE-03/PJ/2011 yang mengatur tentang kenaikan tarif bea masuk film impor menjadi US$ 0,43 per meter, dimana tarif ini notabene masih lebih rendah satu dolar AS dari Thailand yakni 30 Baht per meter rol film.
Jika praktik impor film selama ini tidak ditata ulang maka akan semakin banyak devisa negara yang hilang.  Bahkan efek multiplier yang ditimbulkan juga turut merugikan industri perfilman Indonesia.  Sebagai perbandingan, Menbudpar mengatakan bahwa pajak yang dikenakan untuk film impor adalah Rp 50 juta untuk satu film.  Sedangkan untuk film nasional yang biaya produksinya Rp 5 miliar dikenai pajak Rp 500 juta.  Kebijakan fiskal yang tidak profilm nasional inilah yang harus ditata ulang jika menginginkan industri perfilman dalam negeri tumbuh lebih baik.
Efek selanjutnya yang ditimbulkan berkaitan dengan kelangkaan copy film yang ada di Indonesia.  Bea masuk yang hanya dikenakan atas pita film, membuat importir membatasi  jumlah copy film yang diimpor.  Pamrihnya cuma satu, memperkecil biaya yang dikeluarkan ketika mengimpor film.  Peredaran film yang terbatas pun hanya diperuntukkan untuk bioskop di kota-kota besar.  Itu pun diputar secara bergantian.  Misalnya, film Hollywood tertentu akan diputar di Bandung atau Surabaya ketika sudah turun di Jakarta.  Sehingga masyarakat di kota-kota yang lebih kecil harus menunggu beberapa minggu untuk menonton film tersebut.  Bahkan ada pula film-film Hollywood yang memang tidak diputar di daerah karena keterbatasan copy film yang diimpor.
Hal ini menyebabkan potensi penonton film tidak tergarap dengan baik.  Bioskop-bioskop di daerah pun gulung tikar karena hanya ”berkesempatan” memutar film-film kadaluarsa.  Bahkan ketika memaksakan diri, film yang diputar pun bukan film-film yang bermutu.  Andai saja copy film yang diimpor lebih banyak, maka bukan hal yang mustahil bioskop-bioskop di daerah berpeluang untuk turut memanen keuntungan dan berbenah diri untuk memberikan kenyamanan kepada penonton.
Rugi kah importir dari praktik ini?  Jelas tidak, justru sebaliknya.  Namun seiring semakin banyaknya pendapatan yang diterima atas setiap pemutaran film tersebut, tidak ada pemasukan yang diterima oleh negara karena bea masuk hanya dikenakan atas impor (fisik) pita film.  Tidak ada efek pemerataan pendapatan antara bioskop di kota besar dan daerah.  Wajah industri perfilman dalam negeri pun kian lesu karena daya kreativitasnya dibebani pajak yang tinggi oleh pemerintah bahkan ”terinjak-injak” oleh kehadiran film mancanegara yang diimpor dengan biaya rendah.
Surat edaran yang diperdebatkan di awal tulisan ini sebenarnya bukan sebuah kebijakan baru.  SE-03/PJ/2011 lebih bersifat penegasan atas aturan yang sudah ada sebelumnya.  Ditjen Pajak sendiri pun sudah mengatakan bahwa kalau ada peraturan baru tidak dalam bentuk surat edaran, tapi bentuknya undang undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri keuangan.
Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, bahkan menilai bahwa penarikan film impor ini hanya gertakan sesaat.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak punya kewenangan untuk memblokir impor film.  Keputusan final tentang ketentuan bea masuk film impor nantinya akan ditentukan oleh berbagai instansi pemerintah yakni Kemenbudpar, Kemenkeu, dan Kementerian Perekonomian di bulan Maret 2011.  Inisiatif pemblokiran muncul dari pihak importir film impor sebagai aksi keberatan mereka dengan SE-03/PJ/2011.
Maka motif bisnis pun muncul di permukaan.  Importir menjadikan gertakan ini sebagai jalan untuk mendapatkan keringanan bea masuk yang notabene merupakan sumber penerimaan negara.  Sayangnya, media pemberitaan tanah air justru lebih banyak menyoroti langkah penataan ulang ini sebagai sebuah upaya mematikan industri perfilman dalam negeri.  Jika saja kita mau mendudukkan permasalahan kisruh film impor ini dengan benar, maka akan tampak jelas siapa yang sebenarnya berbuat ”nakal” dan merugikan negeri ini.  (*)