Oleh : Nurfita Kusuma Dewi
Kisruh tentang penarikan film impor di Indonesia oleh
Motion Picture Association of America (MPAA)
tengah ramai dibicarakan publik. Masyarakat, yang lebih banyak
diwakili kaum muda, pun gusar mendengar kabar “buruk” ini. Terbitnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ/2011 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai atas Pemasukan Film Impor dianggap sebagai “biang
kerok” lenyapnya film-film garapan sineas mancanegara di bioskop-bioskop
tanah air.
Berbagai opini pun dilontarkan, mulai dari gambaran kualitas
perfilman Indonesia tanpa film impor, meningkatnya tingkat pengangguran
ketika bioskop gulung tikar, sampai prediksi maraknya film bajakan
ketika film impor lenyap di Indonesia. Namun di sisi lain, beberapa
pihak justru menyambut positif kabar ini. Sebut saja aktor kawakan
Deddy Mizwar yang menganggap kebijakan pemerintah ini justru
menyelamatkan nasib film-film nasional. Pemeran Naga Bonar ini justru
menganggap kenaikan pajak dan bea masuk
film impor sebagai hal yang wajar.
Masyarakat pun bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya terjadi di balik kisruh penarikan film impor di tanah air?
Penataan Ulang
Jero Wacik, selaku Menteri Budaya dan Pariwisata, dalam sebuah
konferensi pers hari Minggu (20/2) yang lalu mengatakan bahwa dalam
kasus ini pemerintah tidak ingin mematikan film impor tapi perlu ada
penataan ulang. Pemerintah justru ingin film Indonesia terlindungi,
film impor berjalan terus, dan bioskop di Indonesia semakin tumbuh.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah penataan ulang yang seperti apa
dalam hal film impor ini?
Sepudin Zuhri dalam salah satu tulisannya pernah mengatakan bahwa
perolehan yang didapat dari hasil pemutaran delapan film Hollywood di
bioskop Indonesia, yakni
G.I. Joe,
Harry Potter and The Half Blood Prince,
Transformer,
Terminator Salvation,
Angels and Demonds,
X- Men Origins,
2012, dan
Avatar,
mencapai US$ 22,4 juta. Meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat
besar, ternyata perolehan Indonesia masih lebih rendah dari Singapura,
Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hal ini menggambarkan bahwa potensi
film Hollywood di Indonesia belum dikelola dengan baik.
Ada potensi penerimaan negara yang hilang dalam pemutaran film
impor. Bea masuk film impor selama ini hanya dikenakan US$ 0,043 per
meter rol film. Selain bea masuk, film impor seharusnya juga dikenakan
pajak atas royalti atau PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26. Maka
dikeluarkanlah SE-03/PJ/2011 yang mengatur tentang kenaikan tarif bea
masuk film impor menjadi US$ 0,43 per meter, dimana tarif ini notabene
masih lebih rendah satu dolar AS dari Thailand yakni 30 Baht per meter
rol film.
Jika praktik impor film selama ini tidak ditata ulang maka akan
semakin banyak devisa negara yang hilang. Bahkan efek multiplier yang
ditimbulkan juga turut merugikan industri perfilman Indonesia. Sebagai
perbandingan, Menbudpar mengatakan bahwa pajak yang dikenakan untuk film
impor adalah Rp 50 juta untuk satu film. Sedangkan untuk film nasional
yang biaya produksinya Rp 5 miliar dikenai pajak Rp 500 juta.
Kebijakan fiskal yang tidak profilm nasional inilah yang harus ditata
ulang jika menginginkan industri perfilman dalam negeri tumbuh lebih
baik.
Efek selanjutnya yang ditimbulkan berkaitan dengan kelangkaan copy
film yang ada di Indonesia. Bea masuk yang hanya dikenakan atas pita
film, membuat importir membatasi jumlah copy film yang diimpor.
Pamrihnya cuma satu, memperkecil biaya yang dikeluarkan ketika mengimpor
film. Peredaran film yang terbatas pun hanya diperuntukkan untuk
bioskop di kota-kota besar. Itu pun diputar secara bergantian.
Misalnya, film Hollywood tertentu akan diputar di Bandung atau Surabaya
ketika sudah turun di Jakarta. Sehingga masyarakat di kota-kota yang
lebih kecil harus menunggu beberapa minggu untuk menonton film tersebut.
Bahkan ada pula film-film Hollywood yang memang tidak diputar di
daerah karena keterbatasan copy film yang diimpor.
Hal ini menyebabkan potensi penonton film tidak tergarap dengan baik.
Bioskop-bioskop di daerah pun gulung tikar karena hanya
”berkesempatan” memutar film-film kadaluarsa. Bahkan ketika memaksakan
diri, film yang diputar pun bukan film-film yang bermutu. Andai saja
copy film yang diimpor lebih banyak, maka bukan hal yang mustahil
bioskop-bioskop di daerah berpeluang untuk turut memanen keuntungan dan
berbenah diri untuk memberikan kenyamanan kepada penonton.
Rugi kah importir dari praktik ini? Jelas tidak, justru sebaliknya.
Namun seiring semakin banyaknya pendapatan yang diterima atas setiap
pemutaran film tersebut, tidak ada pemasukan yang diterima oleh negara
karena bea masuk hanya dikenakan atas impor (fisik) pita film. Tidak
ada efek pemerataan pendapatan antara bioskop di kota besar dan daerah.
Wajah industri perfilman dalam negeri pun kian lesu karena daya
kreativitasnya dibebani pajak yang tinggi oleh pemerintah bahkan
”terinjak-injak” oleh kehadiran film mancanegara yang diimpor dengan
biaya rendah.
Surat edaran yang diperdebatkan di awal tulisan ini sebenarnya bukan
sebuah kebijakan baru. SE-03/PJ/2011 lebih bersifat penegasan atas
aturan yang sudah ada sebelumnya. Ditjen Pajak sendiri pun sudah
mengatakan bahwa kalau ada peraturan baru tidak dalam bentuk surat
edaran, tapi bentuknya undang undang, peraturan pemerintah, atau
peraturan menteri keuangan.
Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, bahkan menilai bahwa penarikan
film impor ini hanya gertakan sesaat. Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai tidak punya kewenangan untuk memblokir impor film. Keputusan
final tentang ketentuan bea masuk film impor nantinya akan ditentukan
oleh berbagai instansi pemerintah yakni Kemenbudpar, Kemenkeu, dan
Kementerian Perekonomian di bulan Maret 2011. Inisiatif pemblokiran
muncul dari pihak importir film impor sebagai aksi keberatan mereka
dengan SE-03/PJ/2011.
Maka motif bisnis pun muncul di permukaan. Importir menjadikan
gertakan ini sebagai jalan untuk mendapatkan keringanan bea masuk yang
notabene merupakan sumber penerimaan negara. Sayangnya, media
pemberitaan tanah air justru lebih banyak menyoroti langkah penataan
ulang ini sebagai sebuah upaya mematikan industri perfilman dalam
negeri. Jika saja kita mau mendudukkan permasalahan kisruh film impor
ini dengan benar, maka akan tampak jelas siapa yang sebenarnya berbuat
”nakal” dan merugikan negeri ini. (*)